ANALISIS TRANSPARANSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKal) DI KALURAHAN SUMBERAGUNG KABUPATEN BANTUL DIY

Afelina Mutiara Putri; Alimatul Luthfiah; Nazwa Daru Larasati; Sukma Agustina Galuh Melati

doi:10.61896/jeki.v3i3.123

Authors

Afelina Mutiara Putri Universitas Gadjah Mada
Alimatul Luthfiah Universitas Gadjah Mada
Nazwa Daru Larasati Universitas Gadjah Mada
Sukma Agustina Galuh Melati Universitas Gadjah Mada

DOI:

https://doi.org/10.61896/jeki.v3i3.123

Keywords:

Transparansi, Penganggaran_Desa, APBKal, Keuangan_Publik, Tata_Kelola

Abstract

ABSTRAK

Transparansi dan akuntabilitas merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat atas kinerja dalam pemanfaatan sumber daya yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk manganalisis transparansi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) di Kalurahan Sumberagung, Kabupaten Bantul, tahun anggaran 2024, berdasarkan regulasi nasional dan lokal yang relevan. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan mengkaji bagaimana kerangka regulasi seperti Permendagri No. 20/2018, PP No. 60/2014, dan Perbup Bantul No. 59/2022 membentuk praktik penganggaran dan keterbukaan informasi publik di tingkat kalurahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kalurahan Sumberagung telah patuh secara formal terhadap ketentuan hukum melalui mekanisme Musyawarah Kalurahan (Muskal), Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP), dan penggunaan aplikasi Siskeudes. Meskipun demikian, tantangan masih ada dalam meningkatkan partisipasi warga dan keterjangkauan informasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kepatuhan regulatif sudah kuat, semangat transparansi perlu lebih diinternalisasi dan diperkuat secara sosial. Dengan demikian, Kalurahan Sumberagung telah menerapkan prinsip-prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, meskipun masih terdapat tantangan dalam efektivitas penggunaan anggaran.

ABSTRACT

Transparency and accountability are forms of government responsibility to the public for its performance in utilizing available resources. This study aims to analyze transparency in the implementation of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBKal) in Sumberagung Village, Bantul Regency, for the 2024 fiscal year, based on relevant national and local regulations. The research method uses a qualitative descriptive approach, examining how regulatory frameworks such as Permendagri No. 20/2018, PP No. 60/2014, and Perbup Bantul No. 59/2022 shape budgeting practices and public information disclosure at the village level. The research findings indicate that Sumberagung Village has formally complied with legal provisions through mechanisms such as the Village Assembly (Muskal), the Village Government Work Plan (RKP), and the use of the Siskeudes application. However, challenges remain in enhancing citizen participation and information accessibility. This study concludes that although regulatory compliance is strong, the spirit of transparency needs to be further internalized and strengthened socially. Thus, Sumberagung Village has implemented transparency principles in village financial management, although challenges remain in the effectiveness of budget utilization

References

Anwar, A. (2025). Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang. Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara, 1(7), 379–387.

Damayanti, W. (2018). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi kasus: Desa Tegiri dan Desa Sumberagung Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri). Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Dharmakarja, I. G. M. A., Anta, I. G. K. C. B., & Putra, C. M. (2020). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Keuangan Desa Terhadap Persepsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Jurnal Manajemen Keuangan Publik, 4(2), 31–40.

Mardiasmo, D. (2002). Akuntabilitas Sektor Publik Yogyakarta. Penerbit Andi Yogyakarat.

Nurcholis, H. (2011). Pertumbuhan & penyelenggaraan pemerintahan desa. Erlangga.

Nurhajijah, N. (2024). Pengaruh program dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat dengan akuntabilitas pengelolaan dana sebagai variabel moderating. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Sujarweni, V. W. (2015). Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan. Pustaka Baru Press: Yogyakarta.

Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal Dan Umkm, 2(1), 52–66.

Cahyono, H., & Mufidayati, K. (2021). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan APBDes Sasakpanjang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 6(2), 173-194.

Dewi, K. B. R., & Werastuti, D. N. S. (2024, Desember 31). Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Melalui Pengukuran Value for Money untuk Menilai Akuntabilitas Kinerja Keuangan Instansi Pemerintah Desa Lokasari. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, 14(3), 385-401.

Dianti, I. (2024). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. COSMOS: Jurnal Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Teknologi, 1(2), 31-36.

Farhan, M. R., Zharah, N. E., Aulia, G. S., Budiarti, R. R., Trenggono, S. R. E., & Akbar, F. S. (2024). PROSES PENGANGGARAN DI ORGANISASI PEMERINTAHAN KELURAHAN RUNGKUT MENANGGAL SURABAYA. Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat, 2(6), 73-79.

Gulo, E., Arfianti, D., & Pane, Y. (2020). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Hiliwalo’o-I Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat). Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya Penelitian Ilmu Akuntansi, 6(1), 1–14. https://jurnal.eka-prasetya.ac.id/index.php/JABEP/article/view/55Jurnal STIE Eka Prasetya+2

Halim, A. R., & Taryani, A. (2023). Pengelolaan dana desa dan dampaknya terhadap indeks desa membangun di Nusa Tenggara Timur. Jurnal Manajemen Perbendaharaan, 4(1), 51-71.

Lapuimakuni, O. Y., Berek, R., Parera, B. W., Tanof, P. J. B. T., & Dawu, L. M. (2024). ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDes) DI DESA OBEN, KECAMATAN NEKAMESE, KABUPATEN KUPANG. Jurnal Keuangan dan Manajemen Akuntansi, 6(3).

Mokoagouw, R. W., Tinangon, J. J., & Kapojos, P. M. (2024). Analisis akuntabilitas dan transparansi APBDes Desa Suluan Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi, 2(2), 208–217. https://doi.org/10.58784/rapi.210

Mufarrihah, Atikah, L., & Djasuli, M. (2024). EVALUASI AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PERENCANAAN APBD TERHADAP KINERJA ANGGARAN DAERAH: SEBUAH KAJIAN LITERATUR. Jurnal Akuntansi, 10(2).

Muliana, A. P., Sopanah, A., & Hasan, K. (2023, Januari). ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN DI KELURAHAN WONOKOYO KOTA MALANG. Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia, 1(3), 179-197.

Pemerintah Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jakarta: Pemerintah Indonesia.

Pemerintah Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jakarta: Pemerintah Indonesia.

Salihi, S., Niami, A. R., Bailey, A. N., Aulia, F., Yolanda, M., Syafitri, P. R., Pratiwi, R. S., & Delsya, S. R. (2023). Evaluasi Penganggaran, Pengalokasian, dan Pelaporan Dana Desa Berakit. J-Abdi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 3(2), 243-248.

Satriani, I., Setiawati, B., & Muhiddin, A. (2022). Participatory budgeting di desa Lamanda Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba. Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik, 3(2), 574-584.

Sumberagung. (n.d.). Sumberagung. https://sumberagung.bantulkab.go.id/first

Zeke, A. C., Afandi, D., & Pinatik, S. (2024). Evaluasi penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dana desa pada Desa Pineleng Satu Timur dan Pineleng Dua Indah. Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi, 2(2), 49-59.