ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN DI KELURAHAN WONOKOYO KOTA MALANG

Anisa Putri Muliana; Ana Sopanah; Khojanah Hasan

doi:10.61896/jeki.v1i3.15

Authors

Anisa Putri Muliana Universitas Widyagama Malang
Ana Sopanah Universitas Widyagama Malang
Khojanah Hasan Universitas Widyagama Malang

DOI:

https://doi.org/10.61896/jeki.v1i3.15

Keywords:

Akuntansi Pemerintah, Akuntabilitas, Transparansi, Laporan Keuangan

Abstract

ABSTRAK

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan di Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual dan terperinci, mengindentifikasi masalah, dan membuat perbandingan atau evaluasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti meliputi wawancara dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara dengan individu yang dianggap mampu memberikan informasi yang komprehensif dan relevan. Memastikan data yang diperoleh dapat dipercaya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mengenai sistematika penyusunan laporan. Namun, terkait transparansi, peneliti melihat masih kurangnya keterbukaan kepada publik terkait hasil pertanggungjawaban, khususnya dalam bentuk laporan keuangan.

ABSTRACT

Public accountability is the obligation of the trustee to provide accountability, present, report, and disclose all activities and activities that are his responsibility to the trustee who has the right and authority to request this accountability. The purpose of this research is to analyze the accountability and transparency of financial reports in the Wonokoyo Subdistrict, Kedungkandang District, Malang City. This study utilizes a qualitative descriptive method, aiming to collect actual and detailed information, indentify problems, and make comparisons or evaluations. The data collection technique used by the researcher includes interviews and documentation. The researcher conducted interviews with individuals considered capable of providing comprehensive and relevant information. Ensuring the data obtained is reliable. The results of this research indicate that the accountability practices comply with Government Regulation No. 71 of 2010 regarding systematic report preparation. However, concerning transparency, the researcher observed that there is still a lack of openness to the public regarding accountability outcomes, specifically in the form of financial reports.

References

Alaika Sari, N., Sopanah, A., & Anggarani, D. (2022). Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Pada Masjid Sabilillah Di Kota Malang Berdasarkan ISAK 35. Journal of Public and Business Accounting, 3(1), 27–40.

Basrowi dan Suwandi. 2008.Memahami Penelitian Kualitatif.Cetakan Pertama: Jakarta.Rineka Cipta.

Hadi Sumarsono. 2009. Analisis Kemandirian Otonomi Daerah: JESP Vol. 1, No. 1

Kartika Sari, V., & Widyawati, D. (2021). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. In Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (Vol. 10).

Risal, M., & Aqsa, M. (2021). Consumer Loyalty as Impact of Marketing Mix and Customer Satisfaction. MIMBAR : Jurnal Sosial Dan Pembangunan, 37(2), 297–304. https://doi.org/10.29313/mimbar.v37i2.8055

Salju, S., Junaidi, J., & Goso, G. (2023). The effect of digitalization, work-family conflict, and organizational factors on employee performance during the COVID-19 pandemic. Problems and Perspectives in Management, 21(1), 107–119. https://doi.org/10.21511/ppm.21(1).2023.10

Komite SAP, PP No. 71 Tahun 2010 Tentang SAP: Salemba Empat, Jakarta, 2012 Pragraf. 4

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan

Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transpparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Ikhsan Budi Riharjo Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 5(11), 1–15.

Malumperas, M. H. J., Manossoh, H., & Pangerapan, S. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara). Jurnal EMBA, 9(1), 266–272.

Mardiasmo. 2019. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta. Andy Yogyakarta

Maslika, Sopanah, A., & Prasetyaning Prawestri, H. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tamanharjo Bersinar Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

Maulida, Rani. 2021. Online Pajak. Desember 29. www.online-pajak.com;. Diakses 13 Juli 2023

Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. Journal of Economic, Management, Accounting and Technology, 3(2), 92–107. https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283

Ningsih, W., Fefri, I., Arza, V., Fitria, S., Jurusan, A., Fakultas, A., Universitas, E., Padang, N., & Fakultas, J. A. (2020a). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Empat Desa Dalam Empat Kecamatan di Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat). In Jurnal Eksplorasi Akuntansi (Vol. 2). Online. http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/30

Novitasari, Y. E., Sopanah, A., & Anggarani, D. (2022). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Kuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.05/2022

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan. (n.d.).

Peraturan Walikota Malang Nomor 81 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja kecamatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

Poe dan Saerang. (2013). Pengaruh Akuntabilitas dan Aksibilitsnya Terhadap Trasparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pemerintahan kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal Accountability, Vol.2 No. 1, hal 29-34.

Putri, W. M., Sripeni, R., & Broto, A. H. K. (2020). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Kelurahan Di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun. Jurnal Ilmu - IlmuAkuntansi; ISSN: 2723-4843, 1, 94–104.

Rustiyanti Rahayu, D., Halim MSA, M. S., & SE M Akun Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember Jl Karimata No, G. A. (2019). Penerapan Akuntansi Nirlaba Berdasarkan PSAK NO. 45 (Studi Kasus Pada Masjid Al-Baitul Amien di Jember).

Rahmawati, I.2014. Dasar-Dasar Akuntansi. Jakarta. Niaga Swadaya

Saren, C. M., Tinangon, J. J., Warongan, J. D. L., Studi, P., Akuntansi, M., Ekonomi, F., Bisnis, D., Ratulangi, S., & Kampus, J. (2022). Analisis Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Kelurahan di Kecamatan Aertembaga Kota Bitung. In Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "GOODWILL (Vol. 13, Issue 1).

Setiana dan Yuliani. (2017), Pengaruh Pemahaman dan Perangkat Desa Terhadap Akuntabnilitas Pengelolaan Dana Desa. Jawa Timur. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhamadiyah, Vol. 1 No. 2, hal 206.

Soekarno, A. (2019). Analisis Penerapan Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Dana Desa di Kelurahan Dinoyo Kota Malang (Vol. 4, Issue 4).

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Adminitrasi. Edisi Keduabelas: Bandung. Alfabeta

Ulum, Ihyaul, 2010. Akuntansi Sektor Publik, Graha Ilmu, Yogyakarta

Umiani, W. O., & Sujana, I. W. (2021). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Alokasi Anggaran Kelurahan (Studi Kasus Se-Kecamatan Betoambari Kota Baubau). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMButon, 3(2747–2779), 16–35.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. (n.d.).

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Wisnawati, dkk. (2018). Pengaruh Akuntabilitas publik Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Anngeraja kabupaten Enrekang Rappang. Jurnal STISIP Muhammadiyah Rappang, Vol. 4 N0.2, hal 113.

Yanuardi, Y., Vijge, M. J., & Biermann, F. (2021). Improving governance quality through global standard setting? Experiences from the Extractive Industries Transparency Initiative in Indonesia. Extractive Industries and Society, 8(3), 1–9. https://doi.org/10.1016/j.exis.2021.100905